Friday, 19 January 2018

PILKADA UNTUK RAKYAT?

        Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warganegara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara (Wikipedia).
Indonesia menerapkan pemilihan langsung pertama kali pada tahun 1955 dimana hal tersebut diatur sesuai dengan UUDS. Namun konteks pemilihannya hanya sebatas Anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Belum adanya pemilihan langsung Presiden oleh rakyat. Akibat banyaknya kepentingan politik serta anggota DPR dan Dewan konstituante yang gagal menghasilkan konstitusi baru sesuai jiwa Indonesia, Soekarno melakukan dekrit Presiden untuk kembali meggunakan Konstitusi UUD 1945. Kemudian Dewan konstituante dan Dewan perwakilan Rakyat di bubarkan dengan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).
       Pasca lengernya Sukarno dan digantikan oleh Soharto pemilu baru dijalankan kembali pada tahun 1971 dengn di jalankan setiap 5 tahun sekali yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada proses pemilihan ini presiden dan kelapa daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan konstitusi. Sementara itu, Kepala daerah Gubenur dan Bupati/Wali Kota di usulkan oleh DPRD kemudian dipilih oleh Presiden atau Meteri Dalam Negeri.
     Pasca Reformasi 1998 kemudian dengan amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sistem demokrasi langsung semakin terbuka lebar. Presiden dipilih langsug oleh rakyat setelah mendapat dukungan penuh dari partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan pemilihan kepala daerah Gubenur dan Bupati/ Wali kota dipilih oleh DPRD sesuai undang-undang nomor 22 tahun 1999. Namun, dalam praktiknya banyaknya korupsi dan praktik politik uang. Undang-undang tersebut kemudian direvisi lalu terbit Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pada tahun 2011, terbit Undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-undang nomor 15 tahun 2011 dengan istilah yang digunakan pemilihan gubenur, Bupati dan Wali Kota.
       Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak luput dari kelemahan. Tingkat politik uang seakin melebar. Jika dahulu yang bermain hanya DPRD dan calon kepala daerah yang bersangkutan. Pemiliihan langsung oleh rakyat menjadi rawan antara tim kemenangan ataupun calon kepala daerah melakukan money politic dan saling menyerang antara kandidat calon. Adanya mahar calon kandidat dengan partai politik seola menjadi sebuah kontrak politik. Tidak heran jika Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, mau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah.
      Pemilihan langsung memang mahal, membutuhkan cost yang tidak sedikitsementara para kandidat berusaha mencari simpatisan rakyat dengan berbagai cara. Salah satunya dengan money politik. Inilah rata-rata kepaala daerah yang tersendat kasus akibat banyaknya cost yang keluar saat kampanye sehinga butuh pengembalian modal awal. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, hingga tahun 2010, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, Kemendagri mencatat secara rutin yaitu 40 kepala daerah (tahun 2011), 41 kepala daerah (2012), dan 23 kepala daerah (2013). Belum lagi banyaknya kerisuhan atas pendukung yang saling serang. Banyaknya persoalan terhadap pemilihan kepala daerah langsung pemerintah ekekutif dan legislatif menyepakati untuk melakuan pilkada serentak. KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Dengan rincian pilkada daerah gubenur dan wakil gubenur sebanyak 17  provinsi, pilkada wali kota dan wakil wali kota 39 Kota, serta pilkada  bupati dan wakil bupati 115 kabupaten.
Kini sudah masa pendaftaran pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018. Akankah pemilu kepala daerah kali ini mampu menghasilkan sebuah pemimpin yang berkarakter dan mampu memajukan kesejatraan umum bagi rakyat yang dipimpinnya serta membela yang lemah. Jangan hanya mengobral janji mencari keuntungan untuk memperkaya diri dan golongan ketika terpilih. Akankah caci maki dan fitnah saling serang sebagai strategi untuk menang. 
      Penulis berharap meskipun dalam ketidak mungkinan terjadi semoga seluruh partai mampu bersatu membangun dengan musyawarah dan gotong royong sebagai culture bangsa untuk memajukan kesejatraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kepentingan negara dan bangsa menjadi kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan. Menyudahi keterpurukan negeri, menunjukan kepada dunia indonesia yang mampu membandingkan kemajuannya di bandingkan negara-negara lain.
      Teringat kata Soekarno presiden pertama Indonesia dalam Kuliah umum Presiden Di Depan Civitas Academica Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1953 “Demokrasi bukanlah duel. Demokrasi adalah sekedar satu alatt, alat kebijaksanaan. Cara untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang bijaksana didalam urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Suatu cara dan cara yang kita kehendaki semuanya”. Demokrasi janganlah menjadi sebuah persaingan kalah menang tetapi upaya musyawarah untuk mufakat membangun bersama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

MENUJU GENDERANG REVOLUSI

Perang kemerdekaan Indonesia tiada akan berharga sepersepun baik kaum murba kalau hasilnya cuma menukar pemerintahan asing dengan pemerintahan putera bumi atau cuma menukar pemerintah dengan berkulit putih dengan berkulit coklat akan langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat menjadi pemerintah boneka, kalau 100 % Kebun, pabrik, tambang, pengangkutan dan bank berada di tangan asing seperti zaman “Hindia Belanda”, Tan Malaka (Gerpolek). Sebuah pernyataan sikap oleh Tan Malaka yang masih relevan dengan kondisi Indonesia. Sudah merdeka tapi rakyatnya masih jauh dari nikmatnya merdeka 100%.
Setiap orang menghendaki sebuah perubahan untuk lebih baik, termasuk juga kita yang tinggal di Indonesia. Kita selalu berharap ada perbaikan ekonomi, social, dan lingkungan. Kemerdekaan Indonesia adalah revolusi awal perubahan kita untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi paska kemerdekaan 72 tahun Nampak ada perubahan social, ekonomi, budaya dan social. Tetpi kemerdekaan sekarang masih hanya di nikmati segelintir saja. Bahkan tidak sedikir banyak orang menghendaki sebuah revolusi.  Pasalnya reformasi yang yang dikehendaki pada 1998 di anggap gagal membawa perubahan baik social, lingkungan dan ekonomi serta perpolitikan nasional. Pembangunan memang dimana-mana paska reformasi dengan adanya desentraslisasi dan otonomi daerah. Namun korupsi di tingkat daerah juga meningkat. Perpolitikan sekarang, rakyat bisa memilih sendiri pemimpin yang akan menjabat selama 5 tahun kedepan. Namun, lagi-lagi rakyat hanya ditipu sebuah janji manis. Cemooh masyarakat “kalau lagi masa kampanye mendekati rakyat, ketika sudah jadi lupa pada rakyat”. Rakyat seolah menjadi pendorong mobil mogok, setelah jalan rakyat yang mendorong mobil mogok terus ditinggalkan. Kehendak revolusi adalah untuk perubahan lebih baik kedepannya. 
Ekonomi Nasional
Diseluruh Negara, factor tuntutan revolusi tidak lain karena factor ekonomi dan politik. Seperti revolusi prancis  akibat krisis keuangan yang melanda Perancis, Louis XVI naik takhta pada tahun 1774. Pemerintahan Louis XVI yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Namun, untuk kondisi perekonomian nasional sendiri, pemerintah menyampaikan perekonomian nasional yang telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran mencapai 5,61 juta orang pada Agustus 2016. Dari data BPS, angka kemiskinan mencapai 28,01 juta orang pada Maret 2016, Serta indek rasio gini untuk sebesar 0,39. Tapi, belakangan ini kenaikan harga cabe, kebutuhan pokok, BBM, Tarif Dasar Listrik dan disusul di bulan Maret nanti akan terjadi kenaikan gas elpiji 3 kg. Akankah terjadi kestabilan ekonomi di tahun 2017 tanpa gonjang-ganjing politik yang berujung pada revolusi? 
Makna Revolusi
Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan (Wikipedia). Pengertian revolusi menurut KBBI adalah 1) perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata); 2) perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang: dialah pelopor -- dalam bidang arsitektur bangunan bertingkat; 3) peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari;
Istilah revolusi untuk perubahan social digunakan pertama kali di Eropa baik revolusi Prancis, Inggris dan Rusia. Revolusi yang terjadi disana adalah proses peruhanan social yang merubah kehidupansosial serta tatanegara yang disebabkan factor ekonomi dan politik. Istilah ini terus berkembang dinegara- negara sekitarnya hingga menyeluruh ke seluruh dunia akibat system pemerintah tirani. Namun pada faktanya revolusi yang digemborkan disana adalah sebuah revolusi ilustri untuk kepentingan golongan tertentu.
Bagi penulis istilah revolusi adalah seperti yang di ajarkan Islam bahwa hari ini adalah lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Jika mengangkat istilah revolusi alam, gunakan pengertian revolusi bumi berputar mengelilingi matahari dengan garis edarnya. Bermakna bahwa revolusi manusia haruslah menjalani berkehidupan didunia sesuai dengan kodratnya diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga bumi. Kedua hal itulah makna sejatinya sebuah revolusi, tidak hanya sekedar perubahan social dan tatanan kenegaraan.
Syarat Revolusi
Menurut Mohammad Hatta syarat terjadinya revolusi adalah jika pemimpinnya tahu kemana arah bangsa ini akan dibawa, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Kepemimpinan adalah hal yang terpenting namun tanpa wacana dan konsep yang jelas hanya berhenti pada kepemimpinan itu sendiri. Hal itu terjadi seperti pada Negara-negara yang melakukan revolusi tapi hanya sukses pada masa kepemimpinannya. Ketika sudah ditinggal oleh pemimpin hanya tinggal harapan dan angin surge yang lewat. 
Tutunan revolusi harus ada enam syarat, yaitu, konsep, pemimpin, organisasi, jaringan,  financial dan dukungan rakyat. Konsep yang matang untuk jangka panjang harus ada. Sama halnya para founding Father yang membangun konsepsi Pancasila dan UUD 1945. Konsep matang dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan konsep tersebut. Jaringan tidak kalah penting, sebagai upaya pengakuan terhadap dalam negeri dan luar negari sehingga dapat dukungan penuh. Selain itu adalah adanya organisasi yang melindungi, seperti dukungan militer atau lembaga Negara yang bisa diandalkan. Selanjutnya adalah financial untuk memenuhi segala macam kebutuhan untuk tercapainya revolusi. Hal itu akan dapat dilakukan jika rakyat mendukung adanya revolusi. Revolusi 100% untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara jasmani dan rohani seperti visi dan misi yang terdapat pembukaan UUD 1945. Ini dapat berjalan ketika kita merdeka 100%. Salah satunya menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen tanpa berkompromi dengan maling.

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

Kemerdekaan Indonesia diraih atas perjuangan bersama-sama karena persamaan nasib yang tertindas dan terjajah. Sumpah pemuda sebagai tonggak pergerakan bangsa membuktikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dibutuhkan persatuan. Hingga akhirnya Indonesia menyampaikan dengan lantang pada dunia mampu pada titik awal yaitu kemerdekaan Indonesia. Proklamasi adalah awal revolusi Indonesia yang terus berbenah memperbaiki bangsa dari kemerosotan mental dan fisik dari akibat penjajahan Belanda.
Devide Et Impera
Devide Et Impera pertama kali digunakan oleh kekaisan romawi untuk mengalahkan lawan-lawan peperangannya. Devide Et Impera juga adalah strategi politik yang digunakan oleh Negara-negara kolonial untuk menguasai Negara jajahannya. Salah satunya digunakan oleh pemerintah Belanda yang berhasil memecah bela kerajaan-kerajaan di nusantara hingga mampu menjajah nusantara selama lebih dari tiga abad.
Indonesia dari dahulu adalah sebuah bangsa besar yang perkasa, hal itu dapat dibuktikan dari berbagai peninggalan-peninggal sejarah yang masih ada. Bahkan sejarah membuktikan kerajaan majapahit mampu melawan kerajaan mongol yang menguasai sepertiga Daratan Eropa pada saat itu. Namun, kehancuran kerajaan majapahit bukanlah karena peperangan namun akibat perpecahan dari dalam perebutan kekuasan. Begitu juga kerajaan-kerajaan di nusantara lainnya seperti Sriwijaya, Demak, Padjajaran, Keceribonan, dan lainnya adalah akibat perpecahan dari dalam.
Pecah Belah Pasca Kemerdekaan
Upaya pecah belah selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari segala konflik yang timbul di Indonesia. Kita tahu bahwa pasca kemerdekaan Belanda mencoba datang lagi dengan diboncengi tentara NICA dengan alasan operasi militer pasca perang dunia ke dua. Namun, kepahitan akan penjajahan pribumi menolak segala ultimatum dan tuntutan pihak asing atas pribumi. Terjadinya perpecahan perang antara pribumi dengan tentara Belanda yang di bantu NICA. Rakyat yang berjuang atas kemerdekaan dan siap mati tidak mampu di handle oleh tentara sekutu maka dipakailah sebuah strategi perundingan sebagai adu pecah bela antara pihak pemerintah Indonesia dengan Tentara Indonesia. Segala perundingan hanya menguntungan pihak lawan, kedaulatan tidak diperoleh secara utuh hingga pada pengakuan perjanjian meja bundar yang Irian Barat dibahas setahun selanjutnya.
Adu domba dengan melemahkan internal selalu dilakukan mesti tidak terlalu Nampak namun itu terasa. Tuntutan Belanda untuk mengganti UUD 1945 menjadi UUD RIS dengan system pemerintahan Serikat, timbul berbagai macam pemberontakan. Akhirnya berubah menjadi UUDS. Pemilu pertama menhasilkan pemimpin untuk kepentingan individu dan golongan, konflik parlemen menyebabkan belum mampu menghasilkan UUD yang sesuai jiwanya Indonesia. Akhirnya dengan dekrit 5 Juli 1959 kembali  pada UUD 1945.
Pecah Belah Sistematis
System demokrasi yang dianut pasca reformasi adalah bentuk sistematis pemecah belahan NKRI, hal itu terbukti dengan banyaknya konflik antara partai politik dengan lawan politiklainnya. Antara parlemen dengan pemerintah dan antara pemerintahan dengan rakyat yang terdzolimi akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Hal ini yang menjadikan tidak stabilnya pemerintahan dalam mengambil kebijakan. Dominasi asing aseng menjadikan pemimpin boneka dengan mudah untuk memenangkan pemilu. Kini pemilihan kepala Negara sudah berjalan selama tiga kali. Selalu ada pertikaian dan konflik dipemerintahan yang berdampak pada kestabilan nasional. konflik dibuat untuk menghancurkan maupun menaikan citra seseorang.
Pecah belah hasil demokrasi kini terasa sekali ketika keputusan hasil pemilihan presiden secara langsung ke 3 oleh Pihak kalah yang adalah korban kecurangan pilpres merasa sebagai oposisi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintah. Tidak heran segala kebijakan terus di gonjang ganjing kebijakan sana dan sini. Isu penistaan penjadi gurih ketika dimasak dan dibumbui dan terasa sedap bagi penikmat momentum. Umat islam harus bersabar dan menahan diri bisa jadi akan ada beberapa kelompok untuk memanfaatkan momentum untuk mengakui suatu system baru di negeri sana yang sudah ada. Jika pemerintah membiarkan konflik horizontal akan tiba masa untuk penggulingan pemerintah atau bisa jadi perang saudara. Haruslah kita belajar dari sejarah jangan sampai terulang kembali kebinasaan negeri akibat ulah sendiri. 
Pancasila adalah falsafah bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, sudah saatnya pemerintah berani mengambil sikap tegas kedaulatan berdasarkan pancasila dan mengembalikan nilai-nilai tersebut dengan kembali pada UUD 1945. Tanpa sikap tegas pemerintah untuk berdaulat dikaki sendiri. Konflik dan pecah belah persatuan bangsa menjadi percikan api yang akan ditiup dari luar dan membakar seluruh isi yang ada.

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK 2017

Pajak menjadi darahnya pembangunan sebuah Negara sepeti juga di Indonesia, dengan pajak segala macam kebutuhan roda Negara dapat dijalankan. Tidak dipungkiri hasil pembangunan, belanja Negara dan gaji pegawai adalah sebagian besar dari hasil dari pajak. Pemasukan Negara dari sector pajak mencapai 50 % - 70% sebagai APBN. Namun, ketergantungan terhadap pajak sebagai sumber pemasukan Negara akan menjadi sebuah risiko jika terjadi gagal bayar pada wajib pajak atau jauh dari target pajak yang diharapkan. 
Penerimaan Pajak 2017
Target penerimaan pajak pada tahun APBN 2017 adalah sebesar Rp 1.283,6 triliun setelah revisi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Sementara Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat perolehan penerimaan pajak hingga 30 September 2017 mencapai 60% dari target pajak yaitu sebesar 770,7 Triliun. Sampai dengan Oktober penerimaan pajak meningkat sampai pada 68,29 % atau naik sebesar 105,87 Trliiun menjadi 876,58 triliun. (okezone.com, 13/12/2017). Di akhir November 2017 seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugiasteadi penerimaan pajak sudah mencapai 78 % atau kalau diperhitungkan sekitar 1001,2 triliun. Berarti masih kurang 22% atau senilai Rp 282,3 triliun dari target yang diharapkan sebesar Rp 1.283,6 triliun. Angka Rp 282,3 triliun nampaknya tidak akan mungkin tercapai pasalnya pada bulan November saja target pajak 126 triliun hanya mencapai Rp 114 triliun. (Detik.com, 30/11/17).
Target yang Memaksakan
Sebelum melakukan perubahan target penerimaan pajak pada APBNP 2017, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,9 triliun, hal itu karena optimisme pemerintah terhadap Tax Amnesty. Pendapatan pajak pemerintah tahun 2017 telah tumbuh dibandingkan tahun 2016. Per 31 Desember 2016 penerimaan pajak termasuk dengan penerimaan Tax amnesty keseluruhan mencapai Rp 1.105 triliun atau sebesar 81 % dari target penerimaan pajak APBNP 2016. Jika penerimaan pajak tidak termasuk tax amnesty maka  penerimaannya sebesar Rp 998 triliun.
Kenaikan penerimaan pajak 2017 dikarenakan tambahan adanya tax amnesty dengan repatriasi mencapai Rp 147 triliun. Optimisme pemerintah ini harusnya di Imbangi dengan ke siapan dalam tax amnesty. Meskipun pemerintah mengklain tax amnesty ini merupakan perolehan repatriasi terbesar di dunia namun masih jauh dari target yaitu Rp 1.000 triliun. Target penerimaan pajak 2018 adalah 1618,1 triliun yang terdiri dari pabean dan cukai sebesar Rp 194,1 Trliliun dan penerimaan pajak Rp 1.424 Triliun. Target pajak di tahun 2018 ini nampaknya pemerintah optimism namun jika di lihat pada tahun 2017 pemerintah masih belum mencapai target penerimaan pajak. Bahkan menurunkan target penerimaan pajak. Padahal pada tahun 2017 telah ditambah dengan penerimaan uang tebusan namun masih jauh dari target yang diharapkan.. jangan sampai terjadi kembali belum tercapainya penerimaan pajak kemudian menambah deficit pengeluaran. Pada akhirnya akan menutupi deficit dengan kebijakan-kebijakan yang memeras keringat rakyat seperti penghapusan subsidi, kenaikan pajak, mengurangi transfer daerah dan bantuan social bahkan sampai pada menambah jumlah hutang Negara untuk menutupi deficit.
Pajak Untuk Kemakmuran Rakyat
Kebijakan pajak sesuai dengan fungsinya yaitu Fungsi Penerimaan (Budgeter) dan Fungsi Mengatur (reguler). Fungsi mengatur atau regular dimaksudkan juga agar penerimaan pajak ini bisa mengatasi berbagai persoalan ekonomi bangsa seperti ketimpangan ekonomi. Untuk itu kesadaran warga Negara dan para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pemerintah secara tegas melakukan penindakan hukum bagi wajib pajak yang mengelak pajak melawan peraturan pajak dan UU perpajakan. Sikap professional dan integritas pengurus pajak menjadi kunci utama agar tidak ada gayus-gayus ditubuh dirjen pajak. Peningkatan PPh yang masih rendah terhadap PDB Indonesia yang hanya 0,94% dibandingkan Negara-negara asean seperti PDB Vietnam mencapai 8,8%, Thailand 8,1 % dan Malaysia 2,3 %. (CNNindonesia,3/4/17). Untuk itu peningkatan pajak untuk kesejahteraan dan pemerataan adalah keharusan. Bukan soal diskriminasi pemotongan pajak tetapi agar kekayaan tidak hanya dikalangan orang tertentu saja. hal ini juga sebagai memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan ekonomi nasional..



Friday, 12 January 2018

GERAI RITEL VS TOKO ONLINE

Perekonomian Indonesia dalam konteks Pancasila dan UUD 1945 menganut sistem keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan perekonomian untuk Golongan tertentu, kelompok tertentu, maupun individu tertentu. Sistem ekonomi Indonesia yang disusun bersama berazaskan kekeluargaan adalah cirri khas ekonomi Indonesia. Namun pada realitanya perekonomian kita masih kental terhadap kapitalis, pemilik modal masih menjadi peran terhadap pengaruh pembangunan Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari tingkat ketimpangan ekonomi yang mencapai 0,39 persen. Satu peren orang Indonesia kekayaannya sama dengan 39 persen penduduk Indonesia. Bahkan sempat heboh dari penelitian Oxfam Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) meluncurkan laporan ketimpangan di Indonesia saat ini. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2017 mencapai Rp3 366,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2 472,8 triliun (www.bps.go.id). Pada Semester I pertumbuhan ekonomi Indonesia Mencapai 5,01 Persen. Pertumbuhan ekonomi ini nampaknya tidak sejalan dengan kondisi real perekonomian dilapangan. Hingga akhir bulan September 2017, utang Pemerintah Pusat berjumlah Rp3.866,45 triliun. Bertambahnya hutang dan pembangunan Insfrastruktur ternaya tidak juga di Imbangi dengan kegiatan bisnis Gerai Ritel. Beberapa gerai rital mulai perlahan menutup kegiatan ternsaksinya karena mimimnya kontribusi keuntungan usaha ritel kepada perusahaan.
Penutupan Gerai Ritel
Pada tahun ini banyak gerai ritel yang tutup dan bahkan ada perusahaan yang kolaps seperti 7-Eleven (Sevel). Lesunya ekonomi ritel juga terjadi pada penutupan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) menutup 2 gerainya di Pasaraya Blok M dan Manggarai. Yang terbaru adalah penutupan Lotus Department Store yang berada di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Secara resmi menghentikan operasional Lotus Department Store pada 26 Oktober mendatang. Penutupan beberapa gerai dan sepinya pengunjung mall diluar dugaan. Pasalnya pembangunan insfrasruktur dimana-mana dengaN  meningkatnya hutang luar negeri namun tidak mengimbangi daya bel masyarakat untuk belanja ke tokoh. Hal ini juga yang diduga karena berkembangnya E-commerce orang cenderung lebih memilih mebeli lewat online dibandingkan datang langsung.
Bisnis Online
Seiring dengan berkembangan dunia teknologi, internet dan mobile phone atau smartphone maka berkembang pula dunia usaha. Berkembangnya usaha kini tidak hanya bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Semua transaksi tidak hanya dilakukan melalui kas, semua bisa dilakukan melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Misalnya toko online, saat ini berkembang begitu pesat hingga masuk kelapisan perdesaan yang tidak diduga-duga. Dengan E-commerce memudahkan konsumen tanpa harus mendatangi tempat-tempat perbelanjaan seperti mall, pasar dan sebagainya. Tidak hanya toko online Transportasi online bahkan lebih banyak diminati daripada transportasi konvensional. Hal ini yang membuat beberapa pelanggan beralih menjadi konsumen di took online bahkan menjadi pelaku usaha bisnis online. Toko-toko online berbagai macam produk ada, berbagai jenis kemudahan serta penawaran yang menarik. Mulai dari membeaskan ongkos kiriman, membandingkan harga lebi tanpa menemui penjual secara langsung dan tanpa mengeluarkan tenaga lebih untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan hanya melalui semartphone. Ini menjadi salah satu penyebab berkembangnya toko online dan merostnya penjualan di gerai-gerai ritel mall. Kehadiran E-commerce akan sangat membantu jika menggandeng para pelaku UMKM dan masyarakat menengah kebawah. Selain untuk meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan perekonomian nasional.
Ideologi Ekonomi Bangsa
Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang mensejahterahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kita janganlah dibuke lebar investasi sebesar-besarnya untuk bangsa asing mencari keuntungan dari banyaknya jumlah konsumen di Indonesia. Baik konvensional maupun sistem online pemerintah harus selektif membangun regulasi yang mana mengutamakan kepentingan orang banyak. Tutupnya beberapa gerai, sepenya pengunjung mall tidak hanya semata-mata peralihan belanja dari konvensional ke online. Tapi belanja diwarung tetangga, toko milik orang Indonesia harus menjadi prioritas utama. Besarnya hutang di Indonesia jangan hanya diberikan untuk melakukan pembangunan insfrastruktur. Namun, perhatikan juga rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dana untuk modal. Pengemabangan UKM berbasis IT dan internet harus ditingkatkan. UKM yang jumlahnya ribuan adalah iktiar perjuangan mereka untuk menghidupi keluarga. Ekonomi Indonesia sudah seharusnya selektif terhadap perkembangan ideology energy. Jadikan momentum tutupnya gerai-gerai adalah untuk kebangkitan ekonomi nasional yang berazas keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia.

LOBBY POLITIK OPPORTUNITY

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumberdaya manusia. Kekayaan hayati yang melimpah ini bisa menjadi keuntungan bagi rakyat Indonesia namun bisa menjadi kutukan bagi bangsa Indonesia. Dengan kekayaan yang berlimpah Negara mampu mengelola negeri ini secara berkeadilan untuk sebasar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kekayaan ini menjadi kutukan jika kita sebagai anak bangsa tidak mampu mengelolanya akan banyak negeri asing yang mengeksploitasi kekayaan negeri ini.
Kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Kehadiran Negara nampaknya masih belum dirasakan oleh seluruh anak bangsa di negeri ini. Masih banyak para para pemangku kebijakan yang merasa benar sendiri atas kebijakan yang diambil tidak peduli aka nada yang terzholimi. Kepentingan kelompok begitu terasa dalam menentukan keputusan yang berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lobby Politik Pemilu
Dalam setiap pemilihan umum untuk menentukan Presiden, Gubenur, Walikota/Bupati, DPR RI, DPRD dan DPD tidak lepas dari lobi-lobi politik untuk memenangkan pemilihan. Dalam menentukan calon presiden misalnya berbagai upaya dilakukan memasangkan presiden dan wakil presiden yang dianggap dapat memperoleh suara terbanyak.  Belakangan mantan presiden Susilo Bamambang yudiono melakukan pertemuannya dengan presiden Jokowi. Sikap partai democrat yang netral seolah main dua kali dalam menentukan pilihannya. Pertemuan mantan presiden 2004-2014 dikatakan ada kaitannya dengan pemilihan presiden 2019. Pasalnya berbagai pengamat politik democrat merapat kepemrintah dengan dengan mengusulkan nama Agus Harimukti Yudiono untuk bersanding menjadi Calon Wakil Presiden 2019 bersama Jokowi yang akan naik untuk periode kedua.
Lobi-lobi politik dilakukan, maneuver politik digandang-gandang untuk mencari dukungan suara dipilpres nanti. Dalam politik tidak ada kawan abadi dan lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan. Dimana ada kepentingan disana akan dibangun pertemanan untuk kemenangan bersama. Kita ketahui partai Banteng dulu menghujat atas kebijakan kenaikan BBM saat presidennya partai democrat. Namun dengan mendudukinya pemerintah oleh partai banteng nampaknya adem ayem aja kenaikan BBM, kenaikan Tarif dasar listrik, kenaikan biaya pengurusan STNK dan bahkan sabutan presiden ingin menjual 800 BUMN saja Nampak diam tanpa suara.
Lobi-lobi Parlemen
Kisru kesepakatan UU Ormas menjadi polemic dimasyarakat bahkan dalam pearlemen sendiri beberapa fraksi ada yang menerima dan menolak. Perpu Ormas Nampak unsure politiknya begitu tinggi. Pemerintah menggunakan dalih ideology pancasila ntuk menghantam ormas-ormas yang menentang pemerintah. Kritik beberapa ormas yang tajam akan neoliberal dan neocolonial dilakukan pemerintah begitu gambling dan telanjang. Aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa ormas dirasa menjadi pengganggu kestabilan politik untuk itu dibuatlah perpu ormas sebagai alat untuk membubarkan ormas tertentu. Lobi-lobi politik terus dilakukan tdak hanya sekedar menjadi perpu tetapi juga untuk dijadikan UU. Untuk disepakati sebagai UU pemerintah harus mendapat dukungan dari parlemen. Tidak hanya koalisi pemerintah bila perlu partai pemerintah mendapat dukungan dari fraksi oposisi dari parlemen. UU ormas akhirnya disepakati, sebagai kompensasi akhirnya pemerintah DPR mendapatkan 5,7 Triliun untuk melakukan pembangunan gedung baru DPR. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermantomenyebutkan, anggaran Rp 601 miliar merupakan anggaran untuk perencanaan penataan Kompleks Parlemen, salah satunya pembangunan gedung baru. (Kompas.com, 26/10/2017)
Lobi-libi parlemen dalam kesepakatan untuk progam pemerintah dan UU tidak lepas dari transaksi. Kasus E KTP yang melibatkan bebeapa Anggota parlemen juga yang menjadi tersangka beberapa anggota DPR. DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI. (kompas.com,3/4/2017). Bahkan kasus ini menyeret ketua DPR RI yang berstatus tersangka namun statusnya kembali dicabut.

Penghancurn dari Dalam
Indoesia yang menerapkan sistem demokrasi saat ini cenderung liberal. Politik transasional antara penguasa dan pengusaha berselingkuh mesra. Bukan tidak mungkin anggaran yang dikeluarkan masa kampanye oleh calon Presiden, Gubenur, Bupati/Walikota, DPR RI, DPRD mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Adapun mereka harus mencari sponsor, namun tujuannya untuk membantu kepentingan dirinya dan para sponsornya. Hal inilah yang menjadikan sisem perpolitikan di Indonesia menghancurkan dari dalam. Berita korupsi hampir terjadi setiap harinya. Puluhan pejabat sudah tinggal di jeruji besi namun tidak menjadi efek jerah pejabat nakal lainnya. Jika dibiarkan lama-lama Indonesia akan bubar terjadi disintegrasi bangsa akibat ketidakpercayaan terhadap pejabat public.

NEGARA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sebuah negara berdiri dibagi atas dua pilihan antara memisahkan negara dengan agama atau agama menjadi landasan sebuah negara. Salah satunya adalah Indonesi, sebuah negara yang tidak memisahkan dengan agama dan juga bukan Negara tanpa agama.  Indonesia sebuah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdirinya Negara adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang maha Esa  seperti disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan  bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa. 
Nilai-nilai Ketuhanan sudah melekat di bangsa Indonesia jauh sebelum adanya nusantara ataupun kerajaan yang berdiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ajaran agama yang dibawa ke nusantara selalu diterima. Namun, keyakinan yang mendasar kepada Ketuhanan Yang Maha Kuasa tercermin pada pelaksanaannya setiap umat.
Negara Sekuler
Adanya negara sekuler yang memisahkan diri dari antara agama dan Negara adalah tidak terlepas dari sejarah masa lalu dimana negara dikekang oleh kaum agamawan. Sehingga segala kebijakan pemerintah yang memeras rakyat selalu atas nama agama. Hal ini yang menyebabkan negara barat setelah abad pencerahan memisahkan antara Negara dan agama. Seperti dalam kutipan wikipedia Zaman kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaisans atau munculnya kembali peradaban lama. Di saat Zaman Kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hokum Negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh majelis dewan  Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah paraahli agama katolik. Karena itulah penganut dibeberapa negara memisahkan diri dari antara negara dan agama yang biasa disebut negara sekuler. Namun, disatu sisi Negara sekuler menjadi sebuah Negara bebas tanpa batasan nilai dan norma. Nilai-nilai ketuhanan malah dikesampingkan. Bahkan Negara sekuler lebih banyak pada pemikiran atheisme.
Menegakkan Pasal 29 UUD 1945
Namun tidak sama dengan Indonesia, meski terjadi perdebatan antara founding father dalam menentukan azas negara ini. Namun musyawarah mufakat membuktikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa ketika pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka dan berdiri sila pertama sebagai asas negara ini terbentuk. Seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29  (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Jika masyarakat dan ormas-ormas tertentu yang menuntut untuk melakukan pemberantasan maksiat, perjudian, prostitusi, korupsi, riba, aliran sesat, dan jenis kemaksiatan lainnya. Namun pemerintah membiarkan dan cenderung diam, serta Negara yang asik meminjam uang dengan riba yang terus tanpa henti nampaknya pemerintah lupa bahwa Negara ini berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu adalah menjadi kritik bagi pemerintah bahwa sebuah Negara yang pancasila dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tapi kemaksiatan masih merajalela bahkan dipelihara atas nama investasi maupun pendapatan negara. 
Untuk itu segala kebijakan dan peraturan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika Tuhan Yang Maha Esa adalah maha pengasih dan penyayang maka segala kebijakan adalah kasih sayang untuk rakyatnya. Begitu juga sifat-sifat Ketuhanan yang lainnya mampu terimplementasikan dalam segala kehidupan di negara ini baik segi budaya, politik, ekonomi, social, lingkungan.