MENGGUGAT PASAL 6 UUD 1945 AMANDEMEN

28 Oktober 1928 merupakan  kelahiran bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebuah bangsa telah ditetapkan oleh para pemuda dan pergerakan daerah untuk melahirkan sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia. Para pemuda pergerakan pribumi melakukan sumpah kepada Tuhan yang maha Esa yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pernyataan sumpah ini sebagai bentuk ketetapan manusia atas pemberian Allah SWT yang telah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Berkaat rahmat-Nya sebagai bangsa yang telah akhirnya menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebuah Proses perubahan konstitusi di pemerintahan Indonesia sudah terjadi beberapa kali, sejak 18 Agustus 1945 UUD 1945 disahkannya sebagai konstitusi negara. Namun, sejalan dengan waktu adanaya upaya pemecah belah terus dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di bangsa terinta ini. Mulai dari agresi militer Belanda, perundingan dengan Belanda, sampai akhirnya Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Namun, pengakuan Belanda tidak berhenti cukup disana. Upaya pecah belah  terus dilakukan dengan perubahan UUD 1945 menjadi UUD RIS kemudian berubah lagi Menjadi UUDS.

Dekrit Presiden

Perubahan UUD 1945 sampai ke UUDS membuat Indonesia terpecah belah, pemberontakan (Darul Islam Indonesia), RMS (Republik Maluku Selatan) dan pemberontakan lainnya dijalankan untuk  memecah belah Indonesia. Terlebih, ketika penggunaan UUDS dengaan terbentuknya dewan konstituante sibuk berembuk untu kepentingan partai sehingga tujuan membentuk Undang-undang dasar yang sesuai jiwanya Indonesia tidak tercapai sampai 4 tahun. Akhirnya, Sukarno sekalu presiden mengambil sikap untuk kembali ke UUD 1945 dengan dekrit presiden.

Dekrit Presiden yang dijalankan adalah upaya untuk kembali kepada jalannya cita-cita proklamasi yang telah jauh sebelumnya melebar. Dengan kembalinya pada UUD 1945 Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang nantinya bisa membentuk seutuhnya MPR sebagai wakil-wakil rakyat. Kelak lembaga iini mejadi mandataris rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat secara utuh  melalui permusyawaratan dan perwakilan.

UUD 1945 Asli Jiwa Proklamasi

UUD 1945 merupakan jiwanya proklamasi dan cita-cita bangsa, di zaman orde Baru menjalankan UUD 1945 dan pancasila secara konsekuen. Terlalu lama masa jabatan Soeharto dimanfaatkan kegelintir orang untuk melakukan politik pecah belahnya. Tak aneh, jika ketika Suharto mundur upaya merubah konstitusi begitu kuat. Salah satunya adalah pada pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli”. Kata orang Indonesia asli merupakan pribumi yang terikat dengan tanah dan adat istiadat orang tuanya.

Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 mampu menghasilkan perubahan pada pasal 6 UUD 1945. Pada pasal tersebut kini tidak lagi orang Indonesia Asli atau Pribumi sebagai presiden kelak. Tapi, orang yang non pribumi kelahirannya di Indonesia menjadi warga negara bisa jadi presiden dengan di dukung oleh partai politik atau gabungan partai politik.  Berdasarkan pada pasal 6 UUD amandemen yang berbunyi “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganeganaan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan Wakil Presiden.***”

Pada amandemen  UUD 1945 amat jelas kepentingan non pribumi dan golongan untuk bisa menjadi presiden asalkan lahir di Indonesia tidak menerima kewarganegaaraan negara lain dan alasan lainnya. Padahal kita pernah dijajah oleh portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, hal ini menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. UUD 1945 amandemen telah mengkhianati isi sumpah pemuda dan cita-cita proklamasi. Maskipun dalam sejarah Bangsa Indonesia pasca merdeka belum pernah presiden itu non pribumi. Tidak menutup kemungkinan jika kelak Indonesia seperti negara Singapure, Australia, Amerika Serikat atas nama demokrasi, hak asasi, pribumi tersingkir dan tergeser oleh non pribumi. Untuk itu sudah jadi keharusan untuk kembali pada UUD 1945 terkhususnya pada pasal 6. Jika tidak ingin terjadi seperti negara-negara yang kini presidennya bukan pribumi.