LOBBY POLITIK OPPORTUNITY

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumberdaya manusia. Kekayaan hayati yang melimpah ini bisa menjadi keuntungan bagi rakyat Indonesia namun bisa menjadi kutukan bagi bangsa Indonesia. Dengan kekayaan yang berlimpah Negara mampu mengelola negeri ini secara berkeadilan untuk sebasar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kekayaan ini menjadi kutukan jika kita sebagai anak bangsa tidak mampu mengelolanya akan banyak negeri asing yang mengeksploitasi kekayaan negeri ini.
Kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Kehadiran Negara nampaknya masih belum dirasakan oleh seluruh anak bangsa di negeri ini. Masih banyak para para pemangku kebijakan yang merasa benar sendiri atas kebijakan yang diambil tidak peduli aka nada yang terzholimi. Kepentingan kelompok begitu terasa dalam menentukan keputusan yang berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lobby Politik Pemilu
Dalam setiap pemilihan umum untuk menentukan Presiden, Gubenur, Walikota/Bupati, DPR RI, DPRD dan DPD tidak lepas dari lobi-lobi politik untuk memenangkan pemilihan. Dalam menentukan calon presiden misalnya berbagai upaya dilakukan memasangkan presiden dan wakil presiden yang dianggap dapat memperoleh suara terbanyak.  Belakangan mantan presiden Susilo Bamambang yudiono melakukan pertemuannya dengan presiden Jokowi. Sikap partai democrat yang netral seolah main dua kali dalam menentukan pilihannya. Pertemuan mantan presiden 2004-2014 dikatakan ada kaitannya dengan pemilihan presiden 2019. Pasalnya berbagai pengamat politik democrat merapat kepemrintah dengan dengan mengusulkan nama Agus Harimukti Yudiono untuk bersanding menjadi Calon Wakil Presiden 2019 bersama Jokowi yang akan naik untuk periode kedua.
Lobi-lobi politik dilakukan, maneuver politik digandang-gandang untuk mencari dukungan suara dipilpres nanti. Dalam politik tidak ada kawan abadi dan lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan. Dimana ada kepentingan disana akan dibangun pertemanan untuk kemenangan bersama. Kita ketahui partai Banteng dulu menghujat atas kebijakan kenaikan BBM saat presidennya partai democrat. Namun dengan mendudukinya pemerintah oleh partai banteng nampaknya adem ayem aja kenaikan BBM, kenaikan Tarif dasar listrik, kenaikan biaya pengurusan STNK dan bahkan sabutan presiden ingin menjual 800 BUMN saja Nampak diam tanpa suara.
Lobi-lobi Parlemen
Kisru kesepakatan UU Ormas menjadi polemic dimasyarakat bahkan dalam pearlemen sendiri beberapa fraksi ada yang menerima dan menolak. Perpu Ormas Nampak unsure politiknya begitu tinggi. Pemerintah menggunakan dalih ideology pancasila ntuk menghantam ormas-ormas yang menentang pemerintah. Kritik beberapa ormas yang tajam akan neoliberal dan neocolonial dilakukan pemerintah begitu gambling dan telanjang. Aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa ormas dirasa menjadi pengganggu kestabilan politik untuk itu dibuatlah perpu ormas sebagai alat untuk membubarkan ormas tertentu. Lobi-lobi politik terus dilakukan tdak hanya sekedar menjadi perpu tetapi juga untuk dijadikan UU. Untuk disepakati sebagai UU pemerintah harus mendapat dukungan dari parlemen. Tidak hanya koalisi pemerintah bila perlu partai pemerintah mendapat dukungan dari fraksi oposisi dari parlemen. UU ormas akhirnya disepakati, sebagai kompensasi akhirnya pemerintah DPR mendapatkan 5,7 Triliun untuk melakukan pembangunan gedung baru DPR. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermantomenyebutkan, anggaran Rp 601 miliar merupakan anggaran untuk perencanaan penataan Kompleks Parlemen, salah satunya pembangunan gedung baru. (Kompas.com, 26/10/2017)
Lobi-libi parlemen dalam kesepakatan untuk progam pemerintah dan UU tidak lepas dari transaksi. Kasus E KTP yang melibatkan bebeapa Anggota parlemen juga yang menjadi tersangka beberapa anggota DPR. DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI. (kompas.com,3/4/2017). Bahkan kasus ini menyeret ketua DPR RI yang berstatus tersangka namun statusnya kembali dicabut.

Penghancurn dari Dalam
Indoesia yang menerapkan sistem demokrasi saat ini cenderung liberal. Politik transasional antara penguasa dan pengusaha berselingkuh mesra. Bukan tidak mungkin anggaran yang dikeluarkan masa kampanye oleh calon Presiden, Gubenur, Bupati/Walikota, DPR RI, DPRD mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Adapun mereka harus mencari sponsor, namun tujuannya untuk membantu kepentingan dirinya dan para sponsornya. Hal inilah yang menjadikan sisem perpolitikan di Indonesia menghancurkan dari dalam. Berita korupsi hampir terjadi setiap harinya. Puluhan pejabat sudah tinggal di jeruji besi namun tidak menjadi efek jerah pejabat nakal lainnya. Jika dibiarkan lama-lama Indonesia akan bubar terjadi disintegrasi bangsa akibat ketidakpercayaan terhadap pejabat public.