HUTANG NEGARA MODEL NEOKOLONIALISME

Indonesia mengalami masa-masa yang kelam dimana mengalami bentuk penindasan oleh bangsa-bangsa asing demi memperkaya pribadi, kelompok dan bangsanya. Rasa pahit sejarah kelam ini berakhir atas berkat Rahmat Allah Yang maha kuasa serta dengan semangat pejuang yang mengorbankan harta, jiwa dan nyawa dalam bentuk kemerdekaan. Pahitnya penjajahan ini tidak ingin terulang kembali baik secara fisik, maupun batin bangsa ini jangan sampai ditindas. Bentuk penjajahan dan penindasan ini tidak hanya untuk terjadi pada bangsa Indonesia saja tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu, dalam pembukaan undang-undang dasar penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Bentuk Neokolonialisme

Pasca perang dunia kedua, perdarungan blok barat dan blok timur semakin kuat dalam membangun propaganda ideologi dan ekonomi. Memberikan agitasi pada Negara-negara merdeka sebenarnya tidak ubahnya dalam perebutan wilayah jajahan ekonomi secara laten. Tanpa melakukan penindasan secara fisik dengan memberikan bantuan berupa hutang untuk perbaikan dan membangun insfrastruktur. Pemberian bantuan ini tidak diberikan secara Cuma-Cuma baik blok barat atas nama Amerika dengan paradigm ekonomi kapitalis dan blok timur yang diwakili oleh uni soviet dengan paradigm ekonomi komunis. Mereka bersaing memberikan bantuan dengan embel-embel penerapan ideology.

Seiring berjalannya waktu, paham komunisme yang dibacking oleh soviet dan cina tidak bertahan lama. Dengan runtuhnya soviet, mengakhiri perang dingin dua blok kuat yang menegangkan bahkan dikhawatirkan terjadi perang dunia ke-3. Kekuatan kapitalisme semakin menggurita dengan keruntuhan soviet. Negara-negara super power dengan gaya kapitalisme membentuk benteng-benteng kapitalisme dengan berdirinya International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Tidak hanya itu lembaga keuangan nasional, regional lainnya turut memberikan kemudahan peminjaman uang kepada Negara-negara berkembang. Namun tanpa disadari setiap peminjaman uang dalam jumlah besar tidak diberikan secara Cuma-Cuma. Pastinya ada syarat dan collateral atau jaminan yang setara dengan peminjaman tersebut.

Hutang berbunga tidak ubahnya iblis berjubah malaikat. Dengan iming-iming membantu enyelesaikan masalah namun akhirnya menjadi tambahan masalah. Peberian hutang oleh lembaga keuangan internasional selalu memberikan syarat-syarat yang mementingkan pengembalian hutang dengan bunga. Alibi menolong hanyalah kiasan semu yang manis diawal yang optimis, contoh persoalan ketika peminjaman melalui IMF dan bank dunia pada krisis 1997, mereka memberikan persyaratan-persyaratan berupa penghapusan subsidi, privatisasi BUMN dan menekan upah yang rendah. Hal ini tidak heran dimasa-masa pasca reformasi mulai perlahan subsidi BBM, listrik dikurangi bahkan sudah mulai dicabut. Saham-saham BUMN perlahan dilepas bahkan ada indikasi akan dijual. Tidak hanya itu, minimnya upah buruh diberbagai daerah menyebabkan tingkat kesenjangan yang tinggi.

Hutang Indonesia

Bedasarkan data kementerian Keuangan  (Kemenkeu), jumlah hutang pemerintah di akhir tahun 2014 tercatat Rp 2.604,93 Tiliun. Dan hinga akhir mei 2017 lalu total hutang luar negeri Indonesia mencapai Rp 3.672,33 triliun (Kompas.com, 4/6/2017). Dalam waku 3 tahun pemerintah menghasilkan hutang luar negeri Rp 1.067,4 Triliun. Sebuah angka yang sangat fantastis bila dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dalam kurun waktu Januari-Juli 2017 Indonesia harus membayar cicilan hutang sebesar 216,722 triliun (Detik.com,21/82017). Apakah hutang ini mampu mengurangi kemiskinan? Jika dilihat dari data bps.com jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 sebanyak 28,28 juta jiwa dan pada Maret 2017 sebanyak 27,77 juta jiwa. Dengan nominal hutang Rp 1.067,4 yang diperoleh hanya menurunkan jumlah kemiskinan 510 ribu orang selama 3 tahun. Lalu hutang tersebut untuk siapa yang menikmatinya? Pembangunan insfrastrukturkah atau lobbi-lobi politik? Jika karena banyaknya pembangunan instrfastrukur lalu siapa yang menikmatinya, jalan tol misalnya hanya untuk pengguna mobil dan distribusi barang para pengusaha. Rakyat hanya menikmati saat mudik lebaran setelah itu lewat lagi.

Hutang Indonesia yang mencapai Rp 3.672,33 triliun tidak ubahnya hanya di nikmati golongan tertentu, pemerintah harus berfikir keras melunasi hutang ini. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk bisa membayar cicilan pokok dan bunganya. Salah satunya dengan menarik pajak dengan tinggi. Selain itu pemerintah mencoba menarik subsidi listrik, BBM, dan lainnya. Tidak hanya itu pemerintah membangun kebijakan penarikan non-pajak seperti biaya pengurusan STNK mobil dan motor. Lagi-lagi yang tertindas adalah rakyat yang diperas terus bekerja dan dipungut pajak. Sementara para pejabat menikmati hasil pajak rakyat dengan fasilitas dan tunjangan lengkap. Sungguh miris tidak ubahnya masa penjajahan dulu namun, para kompeni pada masa neokolonialisme ini kompeni  tidak Nampak dipermukaan. Para bangsawan meminta upeti dan pajak dari rakyatnya untuk diserahkan ke kompeni.