PEMBANGUNAN JALAN TOL BERBANDING HUTANG

Sebuah kebanggan dengan adanya berbagai kemudahan atas banyaknya insfrastruktur yang dibangun. Pemerintah saat ini sebagai cabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan kerja-kerja dan kerja sesaui dengan nama kabinetnya yaitu cabinet kerja. Masa jabatannya yang sudah beranjak 3 tahun nampaknya pemerintah lebih memaksimalkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Hal itu dapat dilihat dengan pembangunan seperti jalan tol, waduk, MRT, pelabuhan dan bandara-bandara dan lainnya. Namun pembangunan tersebut benarkan hasil kerja dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah? Nampaknya tidak demikian, karena dalam pembangunan tersebut sumber dananya adalah dari hutang dan investasi asing.
Presiden Pembangunan
Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan, dieranyalah berbagai macam pembangunan dan infrastruktur dilakukan salah satunya pembangunan jalan tol yang pertama kalinya tahun 1978. Namun benarkah demikian soeharto sebagai bapak pembangunan? Presiden Joko Widodo di klaim melakukan pembangunan melebihi presiden-presiden sebelumnya. Terutama adalah segi infrastrukur jalan Tol atau jalan bebas hambatan, presiden Joko widodo melakukan pembangunan jalan Tol lebih banyak dan panjang di bandingkan presiden sebelumnya. Hal itu di ungkapkan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, dalam diskusi publik di di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017). untuk pertama kalinya membangun jalan tol  era Soeharto sejak tahun 1978 berhasil melakukan pembangunan jalan tol sepanjang 490 KM, itupun bisa dihitung selama 20 tahun sejak pertama kali diresmikan. Di masa kepresidenan era Presiden Habibie 7,2 km jalan tol yang dibangun, Kemudian di era Presiden Gusdur ada 5,5 km jalan tol yang terbangun, dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri. meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama dua periode menjabat, SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km (detik,12/6/2017). Namun pada masa presiden Joko widodo selama 3 tahun kepemimpinannya sejak 2014, Jokowi sukses mengoperasionalkan 176 km dan diperkirakan hingga akhir 2017 nanti bakal ada total tambahan 568 km jalan tol di era Presiden Jokowi. Jadi diperkirakan jumlah total jalan tol di bangun hingga tahun 2017 sepanjang 744 km.
Biaya Pembangunan Jalan Tol
Untuk membangun jalan tol sepanjang 116 kilometer (km) di Indonesia, dibutuhkan dana paling tidak Rp12 triliun. Artinya, setiap pembangunan 1 km jalan tol, dibutuhkan dana sekira Rp103,448 miliar menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementruan Pekerjaan Umum, A Gani Ghazaly Akman, dalam Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) Pembangunan Jalan Tol di Indonesia di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Kamis, (12/12/2013). Jadi jika di era pemerintahan presiden Jokowi hingga akhir 2017 berhasil membangun jalan tol sepanjang 744 Km berarti dana yang dikeluarkan sebesar Rp 76,966 triliun. Begitu juga pada masa pemerintahan SBY yang hanya membangun biaya jalan tol sepanjang 212 Km artinya dalam 2 periodenya hanya menghabiskan anggaran Rp 23,744 triliun. Jika APBN tahun 2016 pemerintahan jokowi-Jk sebesar Rp 338 Triliun artinya untuk pembangunan infrastruktur lainnya diperkirakan menghabiskan Rp 261,034 triliun.
Hutang Indonesia
Dari masa ke masa kepemimpinan presiden kita akui tidak terlepas dari hutang luar negeri. Namun selama menjabat dalam perjalanan pemerintahannya presiden Joko Widodo merupakan presiden paling banyak memilki hutang luar negeri dalam rentang waktu jabatannya. Selama tiga tahun, Presiden Jokowi telah menambah utang lebih dari Rp1.000 triliun. Tercatat utang pemerintah sejak 2014 naik Rp1.261,52 triliun ke posisi Rp3.866,45 triliun hingga September 2017 (okezone.com, 19/10/2017).
Jika kita perhatikan dan analisis hutang Indonesia apakah sudah efektifkah penggunaan hutang tersebut untuk kegiatan produktif? Besarnya hutang pemerintah presiden Joko widodo selama 3 tahun pemerintahannya melebihi hutang presiden Soeharto selama masa 32 tahun yaitu Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US$ 68,7 miliar. Jumlah hutang era Jokowi yang hanya membangun infrasruktur jalan Tol sepanjang 744 km dan diperkirakan hanya menelan biaya Rp 76,966 triliun nampaknya bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk menambah hutang lagi. Jika APBN 2018 untuk anggaran insfrastrukur sebasar Rp 409 triliun Maka seharusnya akan lebih banyak insfrastruktur yang dihasilkan terlebih untuk jalan tol.
Korupsi Penghambat Pembangunan
Hutang yang mencapai ribuan triliun masa pemerintahan selama 3 tahun seolah rakyat tidak tahu. Pembangunan dimana-mana namun jika kita perinci perhitungan biaya perkiraan nampaknya jauh dari budget yang dianggarakan. Tidak lain dan tidak bukan karena banyaknya tikus-tikus berdasi dan koruptor proyek. Amat sangat disayangkan jika pembangunan yang digadang-gadang sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat namun hanya sebagai wacana untuk mendapat jatah korupsi hasil inftrastruktur. Ekspektasi mendapat gelar bapak pembangunan namun, menjadi bancakan korupsi oknum-oknum rakus menggrogoti Negara. Sikap dan tindakan tegas memberantas korupsi harus terus ditegakkan. Cerdas dalam memperhitungkan dalam mengambil kebijakan terkhususnya hutang luar negeri harus ditekan. Jika dibiarkan hutang menumpuk pembangunan mangkrak, anak cucu yang menanggung dan membayar hutang.