ANGIN SURGA KONTRAK POLITIK

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warganegara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara (Wikipedia).

Dalam demokrasi, pemilu adalah salah satu elemen kebebasan setiap orang untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai presiden, gubenur, bupati maupun walikota. Semua memiliki hak yang sama dengan standar yang ditentukan dengan Undang-undang dan dijalankan oleh KPU. Pemilihan kepala daerah serenak dapat dihitung beberapa hari lagi, beberapa upaya calon kepala daerah dilakukan untuk mendulang suara. Pemilihan yang dijadwalkan pada tanggal 15 Februari 2017 diikuti oleh 101 daerah.  Para pemilih (rakyat) berharap penuh terhadap calon yang diusung oleh partai politik maupun independen.

Bara Pilkada Serenak

Panasnya pilkada terasa di setiap daerah pemilihan berbagai  upaya dilakukan para calon kepala daerah demi mendongkrak suara termasuk dengan blusukan dan melakukan kontrak politik. Blusukan dengan mendatangi pemilih dan mendengarkan keluh kesahnya menjadi trend dilakukan oleh para calon demi mendapat simpatisan. Harapan muncul dari rakyat yang didatangi oleh para calon kepala daerah dan berharap merubah nasibnya lima tahun kedepan. Para calon kandidat akan mengunjungi dimanapun yang mampu mendapatkan dukungan suara dipencoblosan nanti. Kunjungan dilakukan sebagai upaya calon untuk meyakinkan pemilih. Pemilih akan terasa tersanjung dengan kedatangan mereka bahkan hal itu di manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi maupun kontrak politik.

Ilusi Kontrak politik

Berbagai organisasi dan komunitas bisa memanfaatkan momentum kampanye untuk melakukan kontrak politik agar harapan terpilihnya calon kepala daerah bisa terpenuhi kebutuhannya tidak sebatas janji. Para calon mencoba meyakinan pemilih dengan membuat menandatangani kontrak politik tersebut, namun lagi-lagi kepastian akan janji dan kontrak hanya pada yang terpilihlah yang memenuhi. Momentum kampanye ini pastinya juga digunakan oleh lembaga, maupun oragnisasi tertentu untuk mencapai kepentingannya. Namun, apakah lembaga pendidikan yang merupakan lembaga independen dari dunia politik tidak ingin akan harumnya kontrak politik jika membawa angin surga bagi penghuni lembaga pendidikan maupun lembaga pendidikan tersebut?

Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah menyebabkan masyarakat antipati terhadap politik. Banyaknya masyarakat yang golput menyebabkan hilangnya suara dan bisa dimanfaatkannya suara oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai kepentingannya. Untuk meyakinkan para pemilih para calon membuat kontrak politik guna mendulang suara. Namun, pada kenyataannya kontrak politik tidak mudah diwujudkan  begitu saja. Tidak semua kontrak politik yang ditandatangani oleh calon kepala daerah dapat diwujudkan. Keterbatasan akan sumber daya dan benturan akan hajat hidup yang lebih banyak sehingga tidak bisa terpenuhi.

Prioritas Kontrak Politik

Kontrak politik yang prioritas adalah antara partai politik dan donator-donatur kampanye dengan kandidat calon kepala daerah. Kontrak yang mengatas namakan pihak ketiga (Rakyat) sebagai pendomplang suara rakyat untuk kepentingan partai politik, donatur dan calon kepala daerah. Pihak ketiga (rakyat) hanya sebagai pengatasnamaan yang tidak bisa secara langsung menuntut ataupun menggugat apabila terjadi pelanggaran klousal kontrak. Kontrak politik yang dilakukan oleh komunitas maupun organisasi tertentu kepada calon kepala daerah nampaknya hanya sebagai pemuas untuk resistensi dengan rakyat.

Jika saja kontrak politik sebagaimana sebuah kontrak dalam perjanjian hukum dimana ada kejelasan antara pihak yang satu dengan pihak lain seperti kejelasan rakyat atau komunitas dengan calon kepala daerah. Dengan  penandatanganan yang mewakili komunitas dan klausal yang jelas batas capaian waktu menjadi sebuah komitmen bersama. Kontrak politik menjadi kesungguhan pemimpin dalam membuat kebijakan-kebijakannya. Kontrak politik akan sangat berguna jika dijalankan dengan secara kekeluargaan dan menjadi komitmen bersama.

Kontrak politik akan menjadi sebuah ilusi bagi rakyat maupun komunitas tanpa membangun instrument rutinitas dan pengawalan kontrak politik. Untuk itu dengan membangun musyawarah mufakat berjenjang dari RT, RW, Kelurahan hingga sampai Gubenur berjalan rutinitas segala kebutuhan dalam kontrak akan terpenuhi. Terlebih pembangunan secara gotong royong akan sangat dimudahkan tanpa harus menunggu penguasa mengambil kebijakan dari kontrak politik.