Monday 1 May 2017

KORUPTOR PENGKHIANAT BANGSA

Negeri ini seolah tak pernah lepas dari kasus-kasus korupsi, berbagai skandal pemanfaatan jabatan untuk memperkaya diri terus dilakukan. Lihat saja kasus terbaru heboh dengan terbongkarnya korupsi E-KTP yang melibatkan para politisi di parlemen pada periode 2009-2014. Nilai proyek yang mencapai 5,9 triliun adalah nominal yang tidak sedikit dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar 2,3 triliun. Kasus ini  bisa jadi merupakan sebuah kasus korupsi berjamah terbesar yang ditangani KPK. Pihak yang turut terlibat secara rinci totalnya mencapai 70 orang. Masih ada 37 orang yang tidak disebutkan oleh pihak KPK. Berbagai elit politik yang terlibat diantaranya adalah mantan ketua Fraksi Golkar di DPR Setya novanto, Ketua Konsorsium percetakan Negara republic Indonesia Isnu Edhi Wijaya, Mantan sekretaris jendral kemendagri Diah Anggraini, mantan Anggota komisi II DPR Ganjar pranowo, hingga Yasonna laoly. (detik.com/14/04). Ir Soekarno mengatakan bahwa negeri ini akan hancur oleh para orang-orang Blandis, Reformis, dan Kompromis. Orang-orang kompromis inilah ada orang-orang yang mementingkan kepentigan pribadi dan golongan untuk memperkaya diri.

Dimana Wakil Rakyat?
Disaat kita mewakilkan suara kita dalam membuat undang-undangan dan peraturan lain oleh anggota DPR tidak sedikit yang memanfaatkan jabatan tersebut. Kasus E-KTP lagi mencoreng wajah kepercayaan terhadap wakil kita disenayan. Entah apa yang menjadi ada dalam benak mereka, apakah negeri ini hanya milik mereka ketika duduk disana. Ketika ramai dengan perbincangan papa minta saham dengan bukti rekaman secara gentle sang ketua DPR mengundurkan diri. Namun, kini rasanya tidak malu dia duduk kembali menjadi seorang ketua. Negeri ini masih adakah seorang wakil kita yang pantas dan layak mewakili untuk memperjuangkan harapan kita. Sudah tidak adakah rasa malu dan takut kepada yang maha kuasa atas jabatan yang mereka minta disaat pemilu legislative. Jika kasus ini terbukti melibatkan ketua DPR RI dan para wakil rakyat yang lain diam saja. Sudah tidak ada lagi rakyat rasa percaya pada rakyat terhadap ektabilitas mereka.

Kemiskinan
Rakyat Indonesia yang masih hidup digaris kemiskinan dengan jumlah 28 juta warga miskin dan 7 juta jumlah pengangguran nampaknya hanya sebuah data pajangan. Lihat saja jumlah ketimpangan yang mencapai 0,40 adalah bukti bahwa negeri ini dikuasai oleh 2,5 persen jumlah penduduk negeri ini. Hasil penelitian Oxfam yang menyebutkan bahwa 4 orang kaya di Indonesia dengan kekayaannya setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Miris memang menbaca kondisi bangsa seperti ini, sebuah Negara yang katanya kaya tongkat menjadi tanaman, ikan menghampiri namun kondisi negeri ini masih jauh dari kata kesejatrahan rakyat dan keadilan seosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Hutang Negara

Beberapa hari lalu kita begitu riang bergembira menyambut raja salman kedatangannya di Indonesia. Atas nama memberikan Investasi pemerintah bergembira dan dengan senang hati melayani yang tuan pembawa uang. Seperinya pemerintah lupa bahwa kita masih memilki hutang yang tidak sedikit. Direktorat jendral pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementrian keuangan mencatatkan total nilai hutang pemerintah pusat sampai dengan November 2016 sebesar Rp 3.485,36 triliun (Liputan6.com). dengan kedatangan raja salman membawa lebih dari 230 triliun dalam bentuk Investasi adalah cara memberikan hutang secara halus.


Keadilan Tumpul ke Atas
Sudah sangat memprihatinkan krisis negeri ini, kasus korupsi nampaknya menjadi  trand bagi mereka untuk memperkaya diri. Penegakan hukum bagi penguasa elit politik begitu sulit ditegakan, seperti kasus BTP atas dugaan penistaan agama yang sekrang menjadi terdakwa tetapi malah diaktifkan kembali menjadi pemimpin daerah. Tuntutan jutaan masa nampaknya tidak memberikan pengaruh terhadap penangkapannya. Tidak hanya sebagai terdakwa kasus penodaan agama BTP juga diduga menerima dana hasil korupsi di kasusu E-KTP. Jika kasus E-KTP saat ini akan berakhir sama hanya untuk elit kecil tanpa tindakan hukum yang sama, maka Negara yang diwakilkan dengan penegak hukumnya sudah tidak lagi berpihak pada keadilan. Jangan heran jika akan ada kemarahan rakyat atas perampasan kepemilikan atas nama Negara dan aparatur pemerintahan. jika penegakan hukum tidak ditegakkan maka amarah rakyatlah yang akan menegakan hukum.

Penegakan Hukum Mewujudkan Keadilan sosial

untuk itu dibutuhkan kesigapan pemerintah yang ekstra untuk membenahi secara total system ketatanegaraan. Partai politik tidak bisa lagi diandalkan untuk menghasilkan pemimpin yang independent, akuntabilitas, professional terutama akan ilmu bangsa Indonesia. Bangsa ini dimerdekakan oleh para pejuang yang sudah mengorbankan nyawa dan harta untuk generasi ke generasi. Penegakan hukum yang berat bagi para penghianat bangsa seperi para koruptor, gembong narkoba dan kaum munafikun. Soekarno pernah berkata yang akan mengahncurkan bangsa ini adalah tiga golongan yaitu golongan kaum blandis, kompromis, dan reformis. Ketiga golongan ini yang sering disebut sebagi komprador. Maka untuk itu Penegakan hukum yang tegak-tegaknya harus untuk keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

No comments:

Post a Comment