Negeri ini seolah tak pernah lepas
dari kasus-kasus korupsi, berbagai skandal pemanfaatan jabatan untuk memperkaya
diri terus dilakukan. Lihat saja kasus terbaru heboh dengan terbongkarnya korupsi
E-KTP yang melibatkan para politisi di parlemen pada periode 2009-2014. Nilai
proyek yang mencapai 5,9 triliun adalah nominal yang tidak sedikit dengan total
kerugian yang diperkirakan sebesar 2,3 triliun. Kasus ini bisa jadi merupakan sebuah kasus korupsi
berjamah terbesar yang ditangani KPK. Pihak yang turut terlibat secara rinci
totalnya mencapai 70 orang. Masih ada 37 orang yang tidak disebutkan oleh pihak
KPK. Berbagai elit politik yang terlibat diantaranya adalah mantan ketua Fraksi
Golkar di DPR Setya novanto, Ketua Konsorsium percetakan Negara republic
Indonesia Isnu Edhi Wijaya, Mantan sekretaris jendral kemendagri Diah
Anggraini, mantan Anggota komisi II DPR Ganjar pranowo, hingga Yasonna laoly.
(detik.com/14/04). Ir Soekarno mengatakan bahwa negeri ini akan hancur oleh
para orang-orang Blandis, Reformis, dan Kompromis. Orang-orang kompromis inilah
ada orang-orang yang mementingkan kepentigan pribadi dan golongan untuk
memperkaya diri.
Dimana
Wakil Rakyat?
Disaat kita mewakilkan suara kita
dalam membuat undang-undangan dan peraturan lain oleh anggota DPR tidak sedikit
yang memanfaatkan jabatan tersebut. Kasus E-KTP lagi mencoreng wajah
kepercayaan terhadap wakil kita disenayan. Entah apa yang menjadi ada dalam
benak mereka, apakah negeri ini hanya milik mereka ketika duduk disana. Ketika
ramai dengan perbincangan papa minta saham dengan bukti rekaman secara gentle
sang ketua DPR mengundurkan diri. Namun, kini rasanya tidak malu dia duduk
kembali menjadi seorang ketua. Negeri ini masih adakah seorang wakil kita yang
pantas dan layak mewakili untuk memperjuangkan harapan kita. Sudah tidak adakah
rasa malu dan takut kepada yang maha kuasa atas jabatan yang mereka minta
disaat pemilu legislative. Jika kasus ini terbukti melibatkan ketua DPR RI dan
para wakil rakyat yang lain diam saja. Sudah tidak ada lagi rakyat rasa percaya
pada rakyat terhadap ektabilitas mereka.
Kemiskinan
Rakyat Indonesia yang masih hidup
digaris kemiskinan dengan jumlah 28 juta warga miskin dan 7 juta jumlah
pengangguran nampaknya hanya sebuah data pajangan. Lihat saja jumlah
ketimpangan yang mencapai 0,40 adalah bukti bahwa negeri ini dikuasai oleh 2,5
persen jumlah penduduk negeri ini. Hasil penelitian Oxfam yang menyebutkan
bahwa 4 orang kaya di Indonesia dengan kekayaannya setara dengan 100 juta orang
miskin di Indonesia. Miris memang menbaca kondisi bangsa seperti ini, sebuah
Negara yang katanya kaya tongkat menjadi tanaman, ikan menghampiri namun
kondisi negeri ini masih jauh dari kata kesejatrahan rakyat dan keadilan
seosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hutang Negara
Beberapa hari lalu kita begitu
riang bergembira menyambut raja salman kedatangannya di Indonesia. Atas nama
memberikan Investasi pemerintah bergembira dan dengan senang hati melayani yang
tuan pembawa uang. Seperinya pemerintah lupa bahwa kita masih memilki hutang
yang tidak sedikit. Direktorat jendral pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR) Kementrian keuangan mencatatkan total nilai hutang pemerintah pusat
sampai dengan November 2016 sebesar Rp 3.485,36 triliun (Liputan6.com). dengan
kedatangan raja salman membawa lebih dari 230 triliun dalam bentuk Investasi
adalah cara memberikan hutang secara halus.
Keadilan
Tumpul ke Atas
Sudah
sangat memprihatinkan krisis negeri ini, kasus korupsi nampaknya menjadi trand bagi mereka untuk memperkaya diri.
Penegakan hukum bagi penguasa elit politik begitu sulit ditegakan, seperti
kasus BTP atas dugaan penistaan agama yang sekrang menjadi terdakwa tetapi
malah diaktifkan kembali menjadi pemimpin daerah. Tuntutan jutaan masa
nampaknya tidak memberikan pengaruh terhadap penangkapannya. Tidak hanya
sebagai terdakwa kasus penodaan agama BTP juga diduga menerima dana hasil
korupsi di kasusu E-KTP. Jika kasus E-KTP saat ini akan berakhir sama hanya
untuk elit kecil tanpa tindakan hukum yang sama, maka Negara yang diwakilkan
dengan penegak hukumnya sudah tidak lagi berpihak pada keadilan. Jangan heran
jika akan ada kemarahan rakyat atas perampasan kepemilikan atas nama Negara dan
aparatur pemerintahan. jika penegakan hukum tidak ditegakkan maka amarah
rakyatlah yang akan menegakan hukum.
Penegakan
Hukum Mewujudkan Keadilan sosial
untuk itu dibutuhkan kesigapan
pemerintah yang ekstra untuk membenahi secara total system ketatanegaraan.
Partai politik tidak bisa lagi diandalkan untuk menghasilkan pemimpin yang
independent, akuntabilitas, professional terutama akan ilmu bangsa Indonesia.
Bangsa ini dimerdekakan oleh para pejuang yang sudah mengorbankan nyawa dan
harta untuk generasi ke generasi. Penegakan hukum yang berat bagi para
penghianat bangsa seperi para koruptor, gembong narkoba dan kaum munafikun. Soekarno
pernah berkata yang akan mengahncurkan bangsa ini adalah tiga golongan yaitu
golongan kaum blandis, kompromis, dan reformis. Ketiga golongan ini yang sering
disebut sebagi komprador. Maka untuk itu Penegakan hukum yang tegak-tegaknya harus
untuk keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
No comments:
Post a Comment